jump to navigation

Izin prinsip belum jamin kepastian bisnis October 2, 2007

Posted by satelit in artikel.
add a comment

Rabu, 28/06/2006 09:28 WIB
Izin prinsip belum jamin kepastian bisnis
oleh : S. Hadysusanto

Berbelitnya urusan birokrasi dan tidak konsistennya sikap birokrat terhadap perizinan usaha swasta bisa menghambat laju dunia bisnis. Padahal, aturan hukum sudah tak terhitung banyaknya untuk membuat iklim perekonomian negeri ini sehat.

Apakah Anda pernah mengantungi yang namanya izin prinsip, tapi izin yang dikeluarkan pejabat lama tiba-tiba dibatalkan oleh penggantinya dengan berbagai alasan?

Logikanya, bila pemerintah sudah mengeluarkan izin prinsip, artinya seluruh persyaratan terpenuhi. Tidak ada lagi muncul persoalan yang dapat membatalkan kebijakan tersebut, kecuali jika pemohon izin melakukan praktik melanggar hukum atau kebohongan publik.

Sebaliknya, kalau persyaratan belum terpenuhi, mestinya pemerintah jangan gegabah memberikan izin. Sebab pembatalan kebijakan bukan saja memicu penilaian negatif atas konsistensi pemerintahan, tapi juga memicu perseteruan di pengadilan. Pelaku bisnis yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan hukum.

Masih banyak contoh yang bisa diangkat dalam kasus perizinan usaha berbuntut ke pengadilan. Tidak sedikit pelaku bisnis memilih mengalah dengan mengikuti persyaratan baru agarnya usahanya tetap bisa berjalan.

Hal ini terlihat dalam kasus TV berbayar Astro milik PT Direct Vision (DV). Perusahaan ini belum lagi mendapatkan izin prinsip baru, padahal pada 31 Januari 2005 DV sudah mengantongi persetujuan Ditjen Postel atas hak labuh (landing right) satelit Measat milik Malaysia yang dipakai untuk operasional penyiaran itu.

Namun, pada 22 Desember 2005 Ditjen Postel menyurati DV terkait perizinan sebelumnya. Pada intinya pemerintah akan mengkaji ulang persetujuan hak labuh serta menunggu hasil koordinasi satelit Measat dan Palapa Pacific milik Indonesia.

Ditjen Postel meminta DV agar memenuhi ketentuan baru sebagaimana Peraturan Menkominfo No. 13/2005, khususnya pasal 29 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dengan menggunakan satelit (asing).

Jika itu kondisinya, sama artinya izin prinsip tertanggal 31 Januari 2005 dieleminasi. Dengan kata lain, Ditjen Postel belum menerbitkan izin prinsip hak labuh kepada DV selaku pengguna satelit Measat.

Asas resiprokal

Sisi lain yang tidak kalah menariknya yakni kekhawatiran pemerintah jika DV melanggar aturan ketika menyelenggarakan TV berbayar Astro menggunakan satelit asing.

Direktur Frekuensi dan Orbit Satelit Ditjen Postel Tulus Rahardjo, menilai masalah DV bukan soal hak labuh atau operasional Astro saja, tapi menyangkut pula asas resiprokal (timbal balik) usaha menggunakan satelit Measat.

Karena itu pengelola media layar kaca berlangganan tersebut harus memaparkan aspek bisnisnya. Begitu juga dengan pemakaian transponder satelit asing di Indonesia.

Pasalnya, lanjut pejabat itu, mengenai jasa telekomunikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2001, dan asas timbal balik tersebut tercantum pada Peraturan Menkominfo No.13/2005 tentang satelit.

Mengingat banyaknya jumlah satelit asing yang bertengger di langit Nusantara maka diwajibkan bagi perusahaan lokal yang akan memakai jasa teknologi itu memenuhi persyaratan aturan main.

Itu sebabnya Tulus mempertanyakan pemaparan bisnis DV. Dari aspek itu pemerintah sebenarnya ingin melihat kemungkinan adanya pelanggaran penyiaran. Jika memang demikian, operasional TV berbayar itu jelaslah ditolak.

Belum lagi masalah tersebut beres, persoalan saham asing (Malaysia) di DV ternyata juga menjadi ‘bola panas’. Ada yang tidak beres? Sesuai ketentuan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa investor asing dilarang memiliki atau menguasai saham pada bidang usaha media massa.

Penyelenggaraan TV berbayar Astro dianggap melanggar dua aturan main, baik UU Penyiaran maupun Permen Menkominfo No. 13/2005. Wajar jika pemerintah ngotot soal asas resiprokal karena sejauh ini investor dari negeri jiran itu belum mengizinkan penyelenggaraan satelit Indonesia beroperasi di atas udaranya.

Kembali ke persoalan awal, mengapa sebelumnya pemerintah menerbitkan izin prinsip atas penyelenggaraan TV berbayar Astro?

Siaran pers DV yang diterima Bisnis beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa satelit Measat sudah memiliki hak labuh dari Ditjen Postel karena asas resiprokal telah terpenuhi.

Pemerintah Malaysia, tulis siaran pers itu, sudah memberi izin satelit Palapa milik Indonesia bertengger di atas langit negara itu lebih dari 20 tahun. Dengan begitu, asas timbal balik mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

Sedangkan tentang kepemilikan saham, DV menilai penguasaan mayoritas saham ada pada pengusaha lokal. Karena itu mereka sudah mengantongi izin penyelenggaraan dan penyiaran TV berbayar Astro.

DV bernaung dibawah Grup Lippo sebagai pemilik lisensi logo dan merek Astro, serta bidang jasa lain dari Astro All Asia Networks Plc yang berpusat di Malaysia.

Manajemen DV menegaskan saham yang dimiliki Astro All Asia Networks Plc hanya sekitar 20%, sehingga bukan mayoritas. Komposisi tersebut telah mendapat persetujuan dari BKPM.

Permohonan baru

Apakah penyelenggaraan TV berbayar Astro akan tetap bergulir seperti empat layanan sejenis atau malah sebaliknya?

Ricky Firman, Head Counsel Teknologi & Intelektual Property DV, menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya siap beroperasi menyusul telah diajukannya perizinan baru sesuai ketentuan UU Penyiaran dan Permen Menkominfo.

Pada 25 April lalu DV kembali mengajukan permohonan izin prinsip kepada pemerintah. Begitu juga untuk izin hak labuh satelit Measat. “Surat permohonan izin untuk landing right satelit serta izin frekuensi stasiun radio sudah kami sampaikan pada 29 Mei 2006 kepada Ditjen Postel. Dengan begitu, seluruh persoalan sebelumnya sudah diperbaiki sesuai ketentuan UU Penyiaran,” jelasnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menanggapi kisruh penyiaran Astro tersebut, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ade Armano mengatakan itu semua akibat tidak konsistennya pemerintah dalam hal perizinan. Bukan barang baru lagi jika birokrasi di negeri ini memang kacau.

“Kalau awalnya dianggap melanggar UU Penyiaran, ya…mestinya jangan diberikan izin. Ini tidak. Dulu dikasih izin, sekarang dilarang. Itu kan nggak konsisten,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Sesuai UU Penyiaran, kata Ade, mestinya keberadaan TV berbayar itu sudah benar. Beberapa anggota Komisi I DPR juga menyesali sikap pemerintah seperti itu.

“Ketika kami [KPI] menghadap, mereka [anggota Komisi I itu] berjanji akan meminta kejelasan kepada pemerintah [Menkominfo] mengenai persoalan yang terkait penyiaran,” jelasnya.

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=450190&patop_id=O10

Resiprokal Satelit DHTV RI-Malaysia Segera Disepakati October 2, 2007

Posted by satelit in info.
add a comment

Rabu, 17/01/2007 23:28 WIB

Resiprokal Satelit DHTV RI-Malaysia Segera Disepakati

Achmad Rouzni Noor II – detikinet

<!––>


Satellite Dish (sxc.hu)
Jakarta – Perjanjian resiprokal (azas timbal balik) layanan satelit ke rumah-rumah (direct to home television/DHTV) antara Indonesia dengan Malaysia akan segera diselesaikan, setelah sebelumnya resiprokal mengenai infrastruktur satelit telah disepakati.

“Bila resiprokal masalah infrastruktur, Indonesia telah melakukannya dengan Malaysia, di mana saat ini Telkom telah menjual transpondernya di negara tersebut,” kata Menkominfo Sofyan A. Djalil di gedung Telkom Grha Cipta Caraka, Rabu (17/1/2007).

Menurut Sofyan, pemerintah telah mengirim surat kepada pemerintah Malaysia untuk segera menyepakati mengenai resiprokal layanan televisi berbayar ke rumah-rumah agar perusahaan dari Indonesia juga bisa memasarkan layanannya di negara tersebut.

“Namun perjanjian yang sifatnya antara pemerintah ini butuh waktu dan tidak bisa dipaksakan, karena harus disesuaikan dengan prosedur dan wilayah diplomatik masing-masing negara,” tegasnya.

Menurut berbagai kalangan, termasuk Asosiasi Satelit Indonesia (Assi), sulitnya perusahaan televisi berbayar Indonesia masuk ke Malaysia karena adanya penerapan monopoli pada industri tersebut. Malaysia telah memberikan hak monopoli penyiaran berbayar kepada Astro hingga 2017.

Assi juga menilai selama belum terealisasinya resiprokal secara utuh antara Indonesia dan Malaysia, baik pada jaringan maupun jasa melalui satelit, asosiasi tersebut mengimbau kepada semua pihak terkait kembali duduk bersama guna menuntaskan permasalahan yang ada dengan mengacu pada hukum di negara masing-masing.

Menkominfo menandaskan pemerintah akan terus mendesak pemerintah Malaysia agar membuka resiprokal layanan satelit ke rumah-rumah di negara tersebut, mengingat hal yang sama telah dilakukan satelit dari Malaysia.

Pada 5 Mei, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati koordinasi satelit kedua negara, terutama menyangkut asas resiprokal dan hak labuh satelit Measat-2 dengan Palapa C-2.

Dalam kesepakatan itu, pemerintah (Ditjen Postel) mewajibkan satelit asing memiliki hak labuh apabila dioperasikan di wilayah Indonesia, berdasarkan regulasi yang berlaku terkait ketentuan frekuensi radio Badan Telekomunikasi Dunia (International Telecommunication Union/ITU) dan asas timbal balik (resiprokal).

Saat itu Malaysia tidak keberatan terhadap masuknya satelit asing dari Indonesia di negaranya, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan ITU dan regulasi Malaysia.

Pada saat yang sama Malaysia dan Indonesia juga sepakat mengizinkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara menyediakan layanan satelit untuk keperluan layanan televisi berbayar di negara masing-masing.

Terkait masalah pelanggaran hukum penyelenggara televisi berbayar Astro yang menggunakan satelit Measat-2 asal Malaysia di Indonesia, Sofyan mengungkapkan hal tersebut tengah dalam penyelidikan pemerintah setelah pihaknya memberikan teguran pertama kepada perusahaan tersebut.

“Kita harus berfikir positif dulu sebelum diperiksa oleh tim dari Depkominfo. Saya sendiri belum menerima verifikasi dari tim tersebut terkait pemeriksaan terhadap Astro,” ujarnya.

Astro dikabarkan telah memberikan laporan kepada Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) bahwa pihaknya telah memperbaiki kesalahan yang sebelumnya dilakukan.
( rou / rou )

Pengumuman Dirjen Postel Tentang Permohonan Hak Labuh October 2, 2007

Posted by satelit in info.
add a comment

Siaran Pers

No. 5/DJPT.1/KOMINFO/1/2007

Jakarta, 12 Januari 2007

Pengumuman Dirjen Postel Tentang Permohonan Hak Labuh (Landing Right) Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit Asing

  1. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada hari ini tanggal 12 Januari 2007 telah menanda-tangani Pengumuman Dirjen Postel Tentang Permohonan Hak Labuh (Landing Right) Untuk Penyelenggara Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit Asing. Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit, Peraturan Menkominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit dan Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

  2. Para penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit wajib untuk mendapat hak labuh (landing right) sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) yang berupa izin stasiun angkasa atau izin stasiun bumi diterbitkan oleh Dirjen Postel. Mereka tersebut wajib pula untuk mengajukan permohonan izin landing right (landing right) kepada Dirjen Postel dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006, yaitu antara lain yang terkait dengan koordinasi satelit dan terbukanya kesempatan yang sama (asas timbal balik/reciprocity). Terkait dengan reciprocity ini, Ditjen Postel juga akan berperan aktif untuk mengirimkan surat kepada administrasi telekomunikasi satelit asing. Batas waktu pemenuhan semua ketentuan Peraturan Menkominfo dan Peraturan Dirjen Postel tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2007.

  3. Sebagai informasi tambahan, sesuai ketentuan Peraturan Menkominfo dan Peraturan Dirjen Postel tersebut di atas, maka hak labuh untuk izin stasiun angkasa hanya dapat diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP). Sedangkan hak labuh untuk izin stasiun bumi dapat diberikan kepada semua penyelenggara telekomunikasi, kecuali kepada penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum, penyelenggara jasa akses internet (internet service provider) dan penyelenggara jasa jual kembali warung internet.

  4. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 20 Mei 2006 Ditjen Postel telah mengeluarkan Siaran Pers No. 60/DJPT.1/KOMINFO/V/2006 tentang “ Ditjen Postel Apresiasi Terhadap Tingginya Respon Para Pengguna Satelit Yang Telah Memanfaatkan Masa Pendaftaran Penggunaan Satelit di Indonesia” ( www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=376 ). Dalam data pendaftaran tersebut, tercatat terdapat 55 perusahaan/pengguna satelit (baik satelit domestik maupun asing). Jumlah tersebut jika di-break down lebih rinci jauh lebih banyak, karena untuk kelompok penyedia jasa internet saja dikategorikan pada satu kelompok pengguna, dimana dalam perinciannya berdasarkan wilayah. Sedangkan secara umum, satelit-satelit domestiknya adalah: Telkom-1, Telkom-2, Palapa C2, Garuda-1 dan Indostar-1. Adapun satelit-satelit asing yang digunakan oleh puluhan pengguna di Indonesia sangat beragam, seperti di antaranya tersebut di bawah ini:

No.

Satelit

Negara Asal Satelit (ITU Filing)

1. Measat-1 Malaysia
2. Measat-2 Malaysia
3. Apstar V/Telstar 18 (Hongkong) Tonga
4. Apstar VI (Hongkong) Tonga
5. Panamsat-2 Amerika Serikat
6. Panamsat-8 Amerika Serikat
7. Panamsat-10 Amerika Serikat
8. SES Americom AMC 23 Amerika Serikat
9. NewSkies (NSS-5-Inggris) Amerika Serikat
10 Intelsat IS 906 Amerika Serikat
11. Intelsat 902 Amerika Serikat
12. Panamsat-4 Amerika Serikat
13. Asiasat-2 Hongkong
14. Asiasat-3S Hongkong
15. Asiasat-4 Hongkong
16. NSS-6 Belanda
17. NSS-703 Belanda
18. Apstar 2R/Telstar 10 (Hongkong) RRC
19. Chinastar-1 RRC
20. Sinosat-1 RRC
21. JCSAT-3 Jepang
22. JCSAT-2° Jepang
23. IPSTAR-1 Thailand
24. ST-1 Singapura
25. PAS-12 Jerman

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

http://www.postel.go.id/update/ID/baca_info.asp?id_info=565

RI Izinkan Masuk Satelit 10 Negara October 2, 2007

Posted by satelit in info.
add a comment

Jakarta, Pemerintah memberikan izin hak labuh satelit (landing right) kepada sepuluh negara yakni Cina, Amerika Serikat, Tonga, Jepang, Thailand, Belanda, Singapura, Jerman, Hongkong, dan Malaysia.

Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel, Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto, menegaskan dengan pemberian izin tersebut, maka perusahaan dari Indonesia pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan azas timbal balik (resiprokal).

“Kami sudah memberi izin hak labuh bagi satelit dari sepuluh negara lain di Indonesia, maka mereka pun harus memberikan kesempatan yang sama bagi perusahaan dari negara kita,” tutur Gatot ketika dihubungi detikINET, Senin (11/6/2007).

“Namun, apakah ada operator kita mau masuk ke negara lain, itu tergantung kemauan bisnis ke bisnis perusahaan melalui pembelian saham, kami tidak bisa mendorong. Yang pasti kami akan membantu koordinasinya bila diminta, karena tiap negara punya rezim berbeda, baik dari koordinasi satelit maupun rezim penyiarannya,” jelasnya.

Pemerintah mengumumkan telah memberi izin stasiun radio (ISR) kepada 38 perusahaan pengguna satelit. Salah satunya ialah PT Broadband Multimedia Tbk, induk perusahaan PT Direct Vision sebagai penyelenggara siaran televisi berbayar Astro. “Mereka sudah memenuhi semua persyaratan, termasuk pemenuhan asas resiprokal penyelenggaraan satelit Indonesia di Malaysia,” ujarnya.

Penerbitan ISR tersebut mengikuti batas waktu 6 Juni 2007 sesuai Permenkominfo No. 37/2006 mengenai Perubahan Atas Permenkominfo No. 13/2005 tentang Penyelenggaraan Satelit. Hal ini juga terkait Peraturan Dirjen Postel No.357/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit.

Masih Dipermasalahkan DPR

Namun, di lain pihak, pemberian izin tersebut dipermasalahkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. “Pemerintah tidak seharusnya memberikan hak labuh kepada Astro karena Malaysia belum membuka layanan jasa satelit ke rumah-rumah,” Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie, berpendapat.

Ia mengungkapkan, kalangan DPR akan menanyakan permasalahan tersebut kepada Menkominfo Muhammad Nuh pada forum Rapat Dengar Pendapat yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Pemerintah, khususnya Departemen Hukum dan HAM juga perlu mengecek komposisi saham PT Direct Vision selaku penyelenggara Astro karena diduga memiliki saham asing lebih dari 50%. Kalau terbukti, itu berarti melanggar UU Penyiaran Tahun 2002,” kata Effendy. Sesuai ketentuan UU Penyiaran Tahun 2002, saham asing dalam lembaga penyiaran di Indonesia tidak boleh melebihi 20%.

Kalangan DPR menilai sulitnya lembaga siaran satelit masuk ke Malaysia karena di negara tersebut masih menggunakan kebijakan monopoli yang dipegang Astro hingga 2017.

Hal itu dibenarkan Menteri Informasi Malaysia Datuk Seri Zainuddin Maidin dalam konferensi Ministers Responsible for Information (AMRI) akhir Mei lalu. “Bila perusahaan penyiaran ingin masuk ke Malaysia bisa melalui mekanisme pembelian saham Astro Malaysia,” ujarnya.

Effendi melanjutkan resiprokal yang terjadi antara satelit Indonesia dan Malaysia hanyalah terjadi pada satelit Palapa yang memberikan jasa layanan ke sejumlah perusahaan di Malaysia. “Dan bukannya memberikan konten siaran ke rumah-rumah,” tandasnya.

Achmad Rouzni Noor II – detikInet

Pemerintah Desak Malaysia Terapkan Resiprokal October 2, 2007

Posted by satelit in info.
add a comment

JAKARTA — Pemerintah mendesak Malaysia memberlakukan asas resiprokal untuk penyelenggaraan siaran televisi berbayar. Sebab, Indonesia telah memberi kesempatan penyelenggara televisi berbayar Malaysia berusaha di Indonesia.Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan pemberlakuan asas resiprokal dimaksudkan agar penyelenggara siaran televisi berbayar Indonesia dapat menjual layanannya di Malaysia. “Soal satelit sudah tidak ada masalah. Tinggal reciprocal direct to home-nya,” kata Nuh di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, juru bicara Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan izin stasiun radio pengoperasian satelit Measat telah diberikan kepada PT Broadband Multimedia, yang merupakan induk usaha PT Direct Vision (Astro TV), karena memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk pemenuhan asas resiprokal penyelenggaraan satelit Indonesia di Malaysia. Sehingga Astro TV bisa bebas berusaha di Indonesia.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia Tonda Priyanto menilai satelit Measat asal Malaysia yang digunakan Astro untuk penyiarannya di Indonesia belum memiliki ketentuan resiprokal. Hak labuh satelit yang beroperasi di suatu negara harus dilihat dari konteks penggunaannya, yang tiap-tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda.

Sehingga pemerintah seharusnya melihat hubungan timbal balik pemanfaatan satelit suatu negara bisa berupa akses langsung ke rumah atau direct to home. Sebab, penggunaan satelit Malaysia itu adalah untuk layanan yang berakses langsung ke rumah.

Di sisi lain, Tonda menilai persaingan industri satelit di pasar domestik makin ketat setelah kebijakan pemerintah memungkinkan satelit asing yang masuk wilayah udara Indonesia bisa memperoleh hak labuh dan memberikan layanannya.

Menurut dia, meski mendapatkan pesaing asing, perkembangan layanan jasa satelit di Indonesia masih tumbuh cukup signifikan, yang didominasi untuk penggunaan layanan seluler dan multimedia, yang diikuti oleh VSAT dan Internet. Eko Nopiansyah

Jum’at, 15 Juni 2007

Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.