jump to navigation

Timbal Balik Satelit RI-Malaysia Dinilai Tidak Transparan June 11, 2007

Posted by satelit in Uncategorized.
trackback

Jakarta, Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) menilai pemberian izin hak labuh satelit (landing right) kepada sepuluh negara, khususnya Malaysia, tidak transparan.

“Semuanya masih hitam-putih dan tidak transparan, harusnya semua pemberian izin itu dibeberkan, minimal di situs pemerintah,” kata Ketua Umum Assi Tonda Priyanto ketika dihubungi detikINET, Senin (11/6/2007).

Tonda berpendapat hak labuh untuk satelit yang beroperasional di suatu negara harus dilihat dari konteks penggunaannya di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

“Dari sisi penggunaannya, resiprokal yang menjadi syarat hak labuh bisa dilihat dari pemanfaatannya untuk infrastruktur, dalam hal ini termasuk akses ke perusahaan-perusahaan,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, hubungan imbal balik pemanfaatan satelit suatu negara bisa berupa akses langsung ke rumah-rumah atau direct to home (DTH).

Assi menyatakan, pemberian hak labuh terhadap satelit Measat dari Malaysia, karena lembaga penyiaran berlangganan Astro menerima program siaran asing untuk disiarkan ulang dan berbayar, “sebaiknya tidak disamakan dengan hak labuh untuk distribusi DTH di Indonesia karena resiprokalnya belum terjadi.”

VP Corporate Affairs Astro Halim Mahfudz menyatakan pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi persoalan resiprokal tersebut mengingat hal itu merupakan wewenang penyelenggara satelit, dalam hal ini Measat dan pemerintah kedua negara.

“Sebaiknya ketentuan resiprokal diserahkan kepada pemerintah kedua negara karena kami hanyalah pengguna satelit saja,” ujarnya kepada wartawan, di Hotel Le Meridien, Senin (11/6/2007).

Sebelumnya, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto mengatakan satelit Measat sudah memenuhi resiprokal atau azas timbal balik antara dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia.

“Dengan demikian, penggunanya, dalam hal ini PT Direct Vision dan PT Broadband Multimedia Tbk, termasuk perusahaan yang telah mendapatkan izin hak labuh,” ujarnya ketika dihubungi via telepon.

Dengan diperolehnya hak labuh oleh Direct Vision, maka siaran Astro di Indonesia telah mendapatkan legalitas. Ditjen Postel juga mengungkapkan bahwa Direct Vision telah membayar biaya hak penggunaan transponder kepada pemerintah Indonesia.

Pemberian izin hak labuh kepada satelit Measat dari Malaysia tersebut mendapatkan tentangan dari kalangan Komisi I DPR dan menandaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya memberikan hak labuh tersebut mengingat Malaysia belum membuka resiprokal terhadap layanan penyiaran dari rumah ke rumah kepada Indonesia.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membawa persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Menkominfo, pekan depan. (detikinet)

About these ads

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: